HorasSumutNews.com - Berita Terkini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengajak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) membantu menyelesaikan konflik sumber daya alam (SDA) di desa.
Sebab, sebagian besar penguasaan dan pemanfaatan wilayah kelola rakyat hingga saat ini bukan dilakukan oleh desa.
"Kemendes PDTT bisa menjadi konsolidator, (institusi yang melakukan konsolidasi) untuk menyelesaikan konflik antara desa dengan kawasan hutan ini. Harapannya, WALHI dapat membantu kami untuk bisa secara bersama-sama menjawab tantangan ini," kata Marwan, dalam siaran persnya, Senin 25 April 2016.
Menurutnya, konflik antara desa dengan kawasan hutan mempunyai kanal dalam kebijakan nasional. Hal tersebut, dilakukan melalui mekanisme yang diatur di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Sedangkan konflik antara desa dengan korporasi perkebunan dan pertambangan belum ditemukan sistem yang efektif," tambahnya.
Marwan mengungkapkan, tantangan berikutnya adalah mendorong kemungkinan payung hukum, untuk menghadirkan dan menguatkan konsekuensi hukum berbasis regulasi desa terhadap penjarahan SDA dan pengerusakan lingkungan.
Selain itu, lanjut Marwan, desa sebagai unit terkecil yang telah menjadi ujung tombak pemerintahan tak jarang di hadapkan dengan situasi untuk menerima keputusan perizinan eksploitasi sumber daya alam dari pemerintah. Sedangkan risiko, dampak, dan beban lingkungan yang akan menimpa dirasakan oleh masyarakat desa.
"Tanpa tertulis, sesungguhnya batas toleransi komunitas atas perubahan lingkungan hidup telah ada sejak mereka memulai menerapkan aturan lokal tentang tata cara dipemanfaatan sumber daya alam. Karena garis pembatas itulah, ribuan komunitas di Indonesia bertahan memepertahankan daya dukung lingkungan," terangnya.
Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan, kemandirian ekonomi di desa harus diawali dengan dengan kedaulatan rakyat atas sumber daya alamnya. Dengan demikian, desa dapat meraih kesejahteraannya secara berkelanjutan.
Menurutnya, Undang Undang Desa dalam hal ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki tata kuasa hutan dan lahan, tata kelola, tata produksi dan konsumsi sumber daya alam di desa.
"Ini sekaligus juga untuk membuktikan bahwa desa dapat menjadi solusi terhadap krisis ekologi yang sedang berlangsung di perdesaan," ujarnya.
ikut berdiskusi pada "Menteri Desa: Desa Sering Jadi 'Korban' Pemerintah"
Posting Komentar
Bagaimana pendapat anda tentang cara bisnis online dengan modal kecil sebagai penghasilan sampingan, kawan?